Logo SimkahSIMKAH
Berita

Syarat Nikah TNI/Polri: Surat Izin, Tahapan, dan Kesalahan yang Bikin Mundur

W
Widyawan
•
Syarat Nikah TNI/Polri: Surat Izin, Tahapan, dan Kesalahan yang Bikin Mundur
Bagikan:

Pernah satu pasangan datang ke meja saya sore-sore: dia anggota Polri, calon istrinya guru. Mapnya rapi, N1 sampai N4 lengkap, foto sudah biru semua. Tapi waktu saya tanya surat izin dari satuan, dia menjawab santai, "Masih diproses, Pak. Nanti menyusul." Saya harus bilang jujur: tanpa surat itu, berkas tidak bisa saya naikkan ke pemeriksaan. Tanggal akad mereka mundur enam minggu.

Janji saya di artikel ini: kamu akan tahu persis apa yang beda antara berkas catin TNI/Polri dan catin umum, bagaimana tahapan izin kawin di satuan berjalan, kenapa aturan poligami di lingkungan TNI/Polri jauh lebih ketat, dan kesalahan apa yang paling sering membuat akad tertunda.

Dasar hukumnya: Permenag No. 30 Tahun 2024, Kepdirjen Bimas Islam No. 888 Tahun 2026, Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI, serta Perkap No. 9 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpol No. 6 Tahun 2018 untuk lingkungan Polri.

1. Berkas KUA: Sama Persis dengan Catin Umum

Jangan terbalik memikirkan ini. Di mata KUA, catin TNI/Polri tetap wajib memenuhi syarat Pasal 4 ayat (1) Permenag 30/2024 seperti semua orang:

  • Surat pengantar nikah Model N1 dari kelurahan atau desa.
  • Fotokopi akta kelahiran, KTP-el, dan Kartu Keluarga.
  • Permohonan kehendak nikah Model N2 dan persetujuan kedua catin Model N4.
  • Model N5 izin orang tua bila belum 21 tahun, dispensasi Pengadilan Agama bila belum 19 tahun saat akad.
  • Surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan sertifikat bimbingan perkawinan.
  • Pas foto berlatar biru ukuran 2x3 empat lembar dan 4x6 dua lembar sesuai Kepdirjen 888/2026.
  • Pendaftaran paling lambat 10 hari kerja sebelum akad sesuai Pasal 3 ayat (2).

Artinya urusan kelurahan dan SIMKAH tetap jalan paralel dengan urusan satuan. Rincian alurnya saya tulis di cara daftar nikah online via SIMKAH.

2. Tambahan Satu Dokumen yang Menentukan: Izin Atasan atau Kesatuan

Inilah pembedanya. Pasal 4 ayat (1) huruf l Permenag 30/2024 mewajibkan surat izin dari atasan atau kesatuan bagi catin berstatus anggota TNI atau anggota Polri. Kepdirjen 888/2026 bahkan menyebut syarat ini berlaku juga bagi ASN TNI/Polri.

Untuk prajurit TNI, Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 mengatur:

  • Permohonan izin kawin diajukan tertulis kepada Komandan atau Atasan yang berwenang melalui saluran hierarki (Pasal 6 dan Pasal 12).
  • Calon suami istri wajib menghadap Komandan dan Pejabat Agama satuan untuk menerima bimbingan (Pasal 6 ayat (2)); izin kawin baru diberikan setelah ada Surat Pendapat Pejabat Agama atau SPPA (Pasal 8).
  • Surat Izin Kawin hanya berlaku enam bulan sejak dikeluarkan; lewat dari itu tanpa akad, prajurit wajib mengajukan permohonan lagi dari awal (Pasal 10).
  • Jangka persiapan administrasi perkawinan paling singkat 15 hari sebelum tanggal pelaksanaan (Pasal 12 ayat (2)).

Untuk pegawai negeri pada Polri, Perkap No. 9 Tahun 2010 jo. Perpol No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwa perkawinan harus mendapat izin pejabat yang berwenang, dan pejabat pemberi izin bertingkat menurut golongan kepangkatan — dari Kapolri untuk perwira tinggi sampai pejabat satuan wilayah untuk pangkat dan golongan di bawahnya. Salah menempuh jalur pejabat ini adalah penyebab berkas izin berputar-putar.

3. Aturan Poligami yang Jauh Lebih Ketak

Kalau kamu prajurit atau anggota Polri, lupakan gambaran "izin poligami seperti PNS pada umumnya". Aturan dinasnya tegas:

  • Pasal 3 Perpang TNI No. 50 Tahun 2014: pada asasnya seorang prajurit, pria maupun wanita, hanya diizinkan mempunyai seorang istri atau suami.
  • Pasal 4 Perpol No. 6 Tahun 2018: pegawai negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri atau suami; anggota Polri wanita dan PNS Polri wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya.

Konsekuensinya di KUA sederhana: pendaftaran nikah suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib melampirkan penetapan izin poligami dari pengadilan (Pasal 4 ayat (1) huruf m Permenag 30/2024). Bagi TNI/Polri, jalan menuju penetapan itu pada praktiknya tertutup oleh asas monogami dinas masing-masing.

4. Timeline Pengurusan Izin yang Realistis

Tahap Perkiraan Waktu Catatan
Pengajuan permohonan izin ke satuan lewat hierarki 2-4 minggu TNI: min. 15 hari sebelum akad sudah beres administrasi
Pendapat Pejabat Agama (SPPA) dan bimbingan calon pasangan 1-2 minggu Wajib menghadap bersama calon suami/istri
Penerbitan Surat Izin Kawin Menyesuaikan pejabat berwenang Polri: sesuai tingkat kepangkatan
Pendaftaran kehendak nikah di KUA Minimal 10 hari kerja sebelum akad Kurang dari itu wajib dispensasi camat atau SPTJM
Pemeriksaan, bimbingan perkawinan, hingga akad 1-2 minggu Sama dengan catin umum

Hitung mundur dari tanggal akad impianmu, lalu mulai dari satuan dulu, bukan dari gedung resepsi.

5. Kesalahan yang Bikin Tanggal Akad Mundur

  • Izin menyusul. Pendaftaran KUA tanpa surat izin satuan tidak bisa diverifikasi lengkap; pemeriksaan N8 tertahan sampai surat terbit.
  • Berkas satuan belum lengkap. Untuk TNI, lampiran Pasal 12 Perpang 50/2014 panjang: keterangan orang tua calon, surat kesanggupan calon istri atau suami, SKCK calon pasangan yang bukan prajurit, keterangan dokter TNI, hingga pas foto. Satu lembar kurang, hierarki berhenti.
  • SIK kedaluwarsa. Enam bulan tidak dipakai berarti mengulang dari nol. Kunci tanggal akad dulu sebelum izin diminta terbit.
  • Tidak menghadap Komandan dan Pejabat Agama. Bimbingan ini syarat, bukan formalitas; terlewat berarti SPPA tidak keluar.
  • Mepet 10 hari kerja. Izin satuan yang lama plus tenggat Pasal 3 ayat (2) adalah kombinasi klasik penundaan; solusinya dispensasi camat atau SPTJM bermeterai, tapi jangan jadikan kebiasaan.

Pengalaman saya: Seorang bintara Polri pernah datang H-12 akad dengan SIK yang masih tertahan di tingkat Polda, karena permohonannya dikirim ke pejabat yang bukan jalurnya menurut pangkat dia. Kami tahan jadwal, satuan mempercepat verifikasi, dan akad tetap jalan — tapi mundur satu bulan, dan uang muka gedung hangus. Sejak itu saya selalu bertanya di awal: surat izin satuan sudah di tangan atau masih berjalan?

FAQ

1. Apakah akad bisa dilaksanakan lebih dulu sambil izin satuan diproses? Tidak bisa. Surat izin atasan atau kesatuan adalah syarat pendaftaran menurut Pasal 4 ayat (1) huruf l; tanpa itu KUA wajib menahan berkas.

2. Apakah ASN di lingkungan TNI/Polri juga butuh surat izin satuan? Ya. Kepdirjen 888/2026 menyebut syarat izin atasan atau kesatuan bagi anggota TNI/POLRI maupun ASN TNI/POLRI.

3. Berapa lama masa berlaku Surat Izin Kawin TNI? Enam bulan sejak dikeluarkan. Bila lewat tanpa akad, permohonan diajukan kembali dari awal sesuai Pasal 10 Perpang TNI No. 50 Tahun 2014.

4. Apakah anggota Polri wanita boleh menjadi istri kedua? Tidak. Pasal 4 ayat (2) Perpol No. 6 Tahun 2018 melarang anggota Polri wanita dan PNS Polri wanita menjadi istri kedua dan seterusnya.

5. Kalau menikah di luar KUA, apakah tetap bayar Rp600 ribu? Ya, berlaku sama dengan catin umum: Rp0 di KUA pada jam kerja, Rp600.000 via billing PNBP bila di luar KUA atau luar jam kerja. Detailnya di artikel biaya nikah luar KUA.

Kesimpulan

Berkas KUA catin TNI/Polri sama dengan catin umum; yang menambah panjang jalan adalah surat izin atasan atau kesatuan dan disiplin tenggatnya. Urutannya: ajukan izin satuan lebih dulu lewat hierarki, lengkapi SPPA dan bimbingan, terbitkan SIK jauh hari, lalu daftar ke KUA minimal 10 hari kerja sebelum akad. Dengan urutan itu, seragam dan buku nikah bisa berjalan berdampingan tanpa saling mengorbankan. Siapkan juga buffers waktu lewat checklist nikah H-30 KUA.

Sumber

  • Permenag No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 3, 4, 6, 8 — docs/regulasi/PERMENAG-30-2024.pdf
  • Kepdirjen Bimas Islam No. 888 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan KUA, syarat No. 14-17 — docs/regulasi/KEPDIRJEN 888 TH 2026 SP KUA.pdf
  • Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI, Pasal 3, 6, 8, 10, 12
  • Perkap No. 9 Tahun 2010 jo. Perpol No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri, Pasal 3-6
Bagikan:
W

Ditulis oleh Widyawan Sigitmanto

Penghulu dan penulis simkah.web.id. Artikel disusun dari pengalaman verifikasi berkas di KUA serta merujuk Permenag No. 30/2024 dan Kepdirjen No. 888/2026.