Nikah bagi CPNS/PNS: Laporan Perkawinan, Karis/Karsu, dan Urusan Kepegawaian

"Pak, saya CPNS baru enam bulan. Kalau nikah tahun ini, perlu izin kepala dinas dulu tidak?" Pertanyaan ini muncul hampir setiap musim setelah pengangkatan CPNS di wilayah saya. Wajahnya biasanya cemas setengah mati, seolah-akan buku nikah bisa menggugurkan SK-nya.
Janji saya di artikel ini: kamu akan paham bahwa di KUA syaratmu sama dengan catin umum, bahwa kewajiban besarmu justru muncul setelah akad yaitu laporan perkawinan ke instansi, bahwa Karis/Karsu bukan sekadar kartu kenang-kenangan, dan bahwa perlakuan CPNS dan PNS punya perbedaan halus yang wajib kamu tahu.
Dasar hukumnya dua lapis: Permenag No. 30 Tahun 2024 untuk urusan pencatatan nikah, dan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 untuk urusan kepegawaian.
1. Di KUA: Syaratmu Sama dengan Catin Umum
Untuk perkawinan pertama, CPNS maupun PNS tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pejabat. Yang diatur PP 10/1983 adalah kewajiban melapor setelah menikah, bukan meminta restu sebelum menikah. Maka di KUA kamu cukup memenuhi Pasal 4 ayat (1) Permenag 30/2024 seperti catin lain:
- Model N1 dari kelurahan, fotokopi akta kelahiran, KTP-el, dan KK.
- Model N2 dan N4 ditandatangani saat penyerahan berkas dan pemeriksaan.
- Surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan sertifikat bimbingan perkawinan.
- Pas foto latar biru 2x3 empat lembar dan 4x6 dua lembar sesuai Kepdirjen 888/2026.
- Pendaftaran paling lambat 10 hari kerja sebelum akad sesuai Pasal 3 ayat (2).
Kalau pasanganmu janda atau duda, bawa akta cerai asli atau akta kematian — detailnya saya bahas di artikel syarat nikah janda duda.
2. Setelah Akad: Kewajiban Lapor Perkawinan ke Instansi
Inilah bagian yang paling sering dilupakan. Pasal 2 ayat (1) PP 10/1983 mewajibkan PNS yang melangsungkan perkawinan pertama memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki, selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan. Ayat (2)-nya menambahkan: ketentuan yang sama berlaku bagi duda atau janda yang menikah lagi.
Praktiknya: begitu buku nikah terbit, siapkan fotokopinya, isi formulir pemberitahuan perkawinan di unit kepegawaian, dan biarkan surat itu naik berjenjang sampai Pejabat yang berwenang. Jangan tunggu ditanya. Jangan tunggu butuh berkas kenaikan pangkat.
3. Karis dan Karsu: Kecil Kartunya, Panjang Umurnya
Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu) adalah dokumen kepegawaian, bukan cendera mata. Dasar pemeliharaannya ada di Pasal 20 ayat (2) PP 10/1983: berdasarkan salinan surat pemberitahuan perkawinan, Kepala BAKN — kini BKN — beserta pimpinan instansi membuat dan memelihara catatan perkawinan serta kartu isteri/suami.
Fungsinya nyata:
- Basis data tunjangan keluarga dan data ahli waris.
- Syarat administrasi hak pensiun dan Taspen bagi pasangan.
- Bukti status perkawinan yang sah tercatat dalam berkas kepegawaian.
Alurnya: lapor perkawinan dulu, baru Karis/Karsu diproses lewat unit kepegawaian instansi. Tanpa laporan, tidak ada dasar penerbitan.
4. CPNS dan PNS: Beda Halus yang Perlu Kamu Tahu
PP 10/1983 secara teks mengatur Pegawai Negeri Sipil. Namun dalam praktik instansi:
- CPNS tetap diminta melaporkan perkawinan dan memperbarui data keluarga, karena data itu yang menjadi dasar Karis/Karsu dan tunjangan setelah pengangkatan penuh.
- Perilaku CPNS selama masa percobaan menjadi bahan penilaian pengangkatan; perkawinan yang tidak dilaporkan atau melanggar ketentuan dapat menjadi catatan.
- Setelah terangkat PNS, seluruh rezim PP 10/1983 jo. PP 45/1990 berlaku penuh, termasuk sanksi disiplin yang kini pelaksanaannya mengikuti peraturan disiplin PNS yang berlaku (PP 94/2021).
Jadi jawabannya: menikah saat CPNS boleh, tidak perlu izin terlebih dahulu untuk perkawinan pertama, tetapi melapor tetap wajib begitu status dan berkasmu diproses instansi.
5. Kapan yang Dibutuhkan Izin, Bukan Laporan?
Ada tiga pintu yang menuntut izin terlebih dahulu dari Pejabat:
- Perceraian: PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu (Pasal 3 ayat (1) PP 10/1983 sebagaimana diubah PP 45/1990).
- Poligami: PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu (Pasal 4 ayat (1)), dengan syarat alternatif dan kumulatif yang ketat pada Pasal 10.
- PNS wanita dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat (Pasal 4 ayat (2) hasil perubahan PP 45/1990) — larangan mutlak, tanpa pintu izin.
Sanksinya tidak main-main. Pasal 15 ayat (1) hasil perubahan PP 45/1990 menjatuhkan hukuman disiplin berat bagi PNS yang melanggar kewajiban izin dan kewajiban lapor, dan ayat (2)-nya menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS wanita yang melanggar larangan menjadi istri kedua dan seterusnya.
6. Tenggat dan Kesalahan yang Sering Saya Temui
| Peristiwa | Tenggat | Dasar |
|---|---|---|
| Lapor perkawinan pertama | Selambat-lambatnya 1 tahun setelah akad | Pasal 2 ayat (1) PP 10/1983 |
| Lapor perkawinan lagi bagi duda/janda | Selambat-lambatnya 1 tahun setelah akad | Pasal 2 ayat (2) PP 10/1983 |
| Lapor perceraian | Selambat-lambatnya 1 bulan sejak terjadi | Pasal 15 ayat (1) jo. PP 45/1990 |
| Pengajuan Karis/Karsu | Setelah laporan diterima unit kepegawaian | Pasal 20 ayat (2) PP 10/1983 |
Kesalahan klasik yang saya lihat di lapangan:
- Mengira "tanpa izin" berarti "tanpa laporan". Padahal laporan adalah kewajiban tersendiri.
- Melapor bertahun-tahun kemudian saat butuh berkas pensiun atau promosi, sehingga harus membuat surat keterangan tambahan berjenjang.
- Nama atau NIK beda ejaan antara buku nikah, KTP, dan SK — unit kepegawaian menolak memproses sampai data disamakan.
- Lupa melaporkan perceraian, lalu ketahuan saat mengurus pernikahan berikutnya.
Pengalaman saya: Seorang guru PNS datang membawa buku nikah berusia tiga tahun, meminta Karis untuk berkas pensiun suaminya. Laporan perkawinannya tidak pernah naik karena dia pindah unit tepat setelah akad. Kami harus menyusun surat pernyataan, berita acara keterangan, dan penjelasan berjenjang ke atasan lama dan baru — urusan dua minggu yang seharusnya selesai dalam dua hari. Sejak itu saya selalu menyelipkan satu kalimat di setiap bimbingan perkawinan: buku nikah itu baru separuh urusan, separuhnya lagi ada di unit kepegawaianmu.
FAQ
1. Apakah CPNS boleh menikah sebelum diangkat penuh? Boleh. Untuk perkawinan pertama tidak diperlukan izin terlebih dahulu; kewajibanmu melapor ke instansi sesuai ketentuan yang berlaku di tempatmu bekerja.
2. Kapan Karis/Karsu terbit? Setelah laporan perkawinan diproses unit kepegawaian dan data keluarga tercatat; umumnya mengikuti status kepegawaianmu di instansi. Dasarnya Pasal 20 ayat (2) PP 10/1983.
3. Kalau suami istri sama-sama PNS, lapor ke mana? Masing-masing melapor ke instansinya sendiri melalui saluran hierarki, dengan melampirkan fotokopi buku nikah yang sama.
4. Apa sanksi tidak lapor perkawinan? PP 45/1990 menempatkan pelanggaran kewajiban lapor dan izin dalam kategori hukuman disiplin berat; pelaksanaannya kini mengikuti peraturan disiplin PNS yang berlaku.
5. Apakah urusan kepegawaian ini memengaruhi sah tidaknya nikah di KUA? Tidak. Sah dan tercatatnya nikah mengikuti Permenag 30/2024; urusan kepegawaian adalah kewajiban administratif tambahan setelah akad.
Kesimpulan
Bagi CPNS/PNS, pernikahan punya dua meja: meja KUA yang memperlakukanmu sama dengan catin umum, dan meja kepegawaian yang menagih laporan paling lambat satu tahun setelah akad. Urus berkas nikah seperti biasa lewat cara daftar nikah online via SIMKAH, lalu jangan tunda laporan perkawinan dan pengajuan Karis/Karsu. Kalau anggaran resepsi masih bikin pusing, cicil hitungannya di kalkulator wedding — gaji pertama sebagai pasangan suami istri layak direncanakan dengan tenang.
Sumber
- Permenag No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 3 dan 4 — docs/regulasi/PERMENAG-30-2024.pdf
- Kepdirjen Bimas Islam No. 888 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan KUA — docs/regulasi/KEPDIRJEN 888 TH 2026 SP KUA.pdf
- PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pasal 2, 3, 4, 10, 15, 20
- PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, Pasal I angka 2, 10, 11
- PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Ditulis oleh Widyawan Sigitmanto
Penghulu dan penulis simkah.web.id. Artikel disusun dari pengalaman verifikasi berkas di KUA serta merujuk Permenag No. 30/2024 dan Kepdirjen No. 888/2026.
Alat bantu gratis
Artikel Terkait

Nikah dengan Wali Hakim: Kapan Diperlukan dan Bagaimana Prosedurnya
Kapan calon pengantin perempuan menikah dengan wali hakim: wali wafat, tak diketahui keberadaannya, non-muslim, atau adhal. Syarat, alur penetapan Pengadilan Agama, dan kesalahan yang harus dihindari menurut Permenag 30/2024 dan KHI.

Nama atau Data di Buku Nikah Salah Tulis? Ini Prosedur Koreksinya
Nama salah tulis di buku nikah bisa dikoreksi. Kenali beda kesalahan ketik petugas dan kesalahan data sumber, syarat perbaikan di KUA asal, kapan harus ke Dukcapil atau pengadilan, berdasar Permenag 30/2024 Pasal 45-46.

Nikah Siri Bertahun-tahun? Ini Cara Melegalkannya lewat Isbat Nikah
Panduan isbat nikah untuk pasangan nikah siri: siapa yang boleh mengajukan, alasan yang diterima menurut KHI Pasal 7, alur sidang di Pengadilan Agama, gambaran biaya, sampai terbit buku nikah di KUA.