Logo SimkahSIMKAH
Berita

Prosedur Izin Poligami: Syarat Kumulatif, Pengadilan Agama, dan Peran KUA

W
Widyawan
•
Prosedur Izin Poligami: Syarat Kumulatif, Pengadilan Agama, dan Peran KUA
Bagikan:

Seorang bapak pernah datang bersama istrinya, bertanya pelan di meja saya: "Pak, istri saya sudah setuju saya menikah lagi, surat pernyataannya sudah saya buat. Bisa langsung daftar di KUA bulan depan?" Tapi jawabannya tidak sesederana surat pernyataan: tanpa penetapan izin Pengadilan Agama, KUA tidak boleh mencatat perkawinan kedua itu.

Janji saya di artikel ini: kamu akan paham asas monogami dan pintu pengecualiannya, beda syarat alternatif dan kumulatif, alur permohonan dan sidang di Pengadilan Agama, peran KUA setelah penetapan keluar, dan kenapa PNS, TNI, serta Polri punya lapisan aturan tambahan.

Dasar hukumnya: UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 sampai 5, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 40 sampai 44, Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 sampai 59, dan Permenag No. 30 Tahun 2024.

1. Titik Tolak: Asas Monogami dan Pengecualian yang Sempit

Pasal 3 ayat (1) UU 1/1974 tegas: pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2)-nya membuka pengecualian: pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

KHI mempertegas bingkainya:

  • Pasal 55: beristri lebih dari seorang terbatas sampai empat istri, syarat utamanya mampu berlaku adil; bila tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
  • Pasal 56 ayat (1): suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
  • Pasal 56 ayat (3): perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Poligami bukan hak tinggal pakai, melainkan pengecualian yang diuji di depan hakim.

2. Syarat Alternatif: Minimal Satu dari Tiga

Pengadilan hanya dapat memberi izin bila ada sekurang-kurangnya satu alasan berikut (UU 1/1974 Pasal 4 ayat (2); KHI Pasal 57):

  • Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  • Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  • Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Cukup satu yang terbukti, tapi satu saja belum cukup: masih ada lapisan syarat berikutnya.

3. Syarat Kumulatif: Ketiganya Wajib Terpenuhi

Selain syarat alternatif, UU 1/1974 Pasal 5 ayat (1) dan KHI Pasal 58 mensyaratkan ketiganya sekaligus:

  • Ada persetujuan dari istri atau istri-istri;
  • Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  • Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dua catatan praktik yang penting:

  • Persetujuan tertulis tetap dipertegas dengan persetujuan lisan istri di sidang Pengadilan Agama (KHI Pasal 58 ayat (2)); surat pernyataan di rumah belum cukup.
  • Persetujuan tidak diperlukan bila istri tidak mungkin dimintai persetujuan, tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar darinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau sebab lain yang perlu penilaian hakim (UU 1/1974 Pasal 5 ayat (2); KHI Pasal 58 ayat (3)).
Jenis Syarat Isi Dasar
Alternatif (minimal satu) Istri tak mampu jalankan kewajiban; cacat atau penyakit tak dapat disembuhkan; tidak dapat keturunan UU 1/1974 Pasal 4 ayat (2); KHI Pasal 57
Kumulatif (ketiganya) Persetujuan istri; kemampuan ekonomi; jaminan berlaku adil UU 1/1974 Pasal 5 ayat (1); KHI Pasal 58
Utama Mampu berlaku adil, maksimal empat istri KHI Pasal 55

4. Alur Permohonan dan Sidang di Pengadilan Agama

PP 9/1975 Bab VIII mengatur tata caranya, dan KHI Pasal 56 ayat (2) merujuk ke bab yang sama:

  1. Suami mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan daerah tempat tinggalnya (UU 1/1974 Pasal 4 ayat (1); PP 9/1975 Pasal 40).
  2. Pengadilan memeriksa alasan syarat alternatif, persetujuan istri, kemampuan suami menjamin keperluan hidup (dibuktikan keterangan penghasilan atau pajak), serta jaminan berlaku adil (PP 9/1975 Pasal 41).
  3. Pengadilan wajib memanggil dan mendengar istri (PP 9/1975 Pasal 42 ayat (1)); pemeriksaan hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan lengkap diterima (Pasal 42 ayat (2)).
  4. Bila alasan dinilai cukup, pengadilan menjatuhkan putusan berupa izin beristri lebih dari seorang (PP 9/1975 Pasal 43).
  5. Bila istri menolak memberi persetujuan padahal alasan terpenuhi, Pengadilan Agama dapat menetapkan izin setelah mendengar istri di persidangan; atas penetapan ini dapat diajukan banding atau kasasi (KHI Pasal 59).

Gambaran waktunya satu sampai tiga bulan. Siapkan bukti penghasilan yang rapi; ini bagian yang paling sering lemah.

5. Peran KUA Setelah Putusan: Mencatat, Bukan Mengadili

KUA masuk di hilir, setelah penetapan ada di tangan:

  • Penetapan izin poligami adalah dokumen wajib pendaftaran kehendak nikah bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang (Pasal 4 ayat (1) huruf m Permenag 30/2024); tanpanya kehendak nikah ditolak tertulis sesuai Pasal 8.
  • Pasal 44 PP 9/1975 melarang pegawai pencatat mencatat perkawinan suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada izin pengadilan.
  • Setelah akad kedua tercatat, Kepala KUA mencatat pada akta nikah terdahulu bahwa suami telah menikah lagi, memuat nama, tempat, tanggal, dan nomor penetapan, lalu memberitahukannya ke KUA tempat nikah terdahulu bila berbeda (Pasal 52 Permenag 30/2024).
  • Bagi suami WNA, izin poligami diminta dari pengadilan atau instansi berwenang negara asalnya; bila tidak diatur, dapat diajukan ke pengadilan di Indonesia (Pasal 4 ayat (3) huruf c dan ayat (6)). Detailnya di syarat nikah campur WNI-WNA.

Peringatan dari SE Dirjen Bimas Islam P-005/2021: bekas suami yang menikahi perempuan lain saat bekas istrinya masih iddah hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah memperoleh izin poligami dari pengadilan.

6. Lapisan Tambahan: PNS, TNI, dan Polri

Izin pengadilan bukan satu-satunya pintu bagi aparatur negara:

  • PNS pria wajib memperoleh izin Pejabat kepegawaian selain izin pengadilan (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 PP 10/1983); pelanggarannya diancam hukuman disiplin berat, dan PNS wanita dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat (Pasal 4 ayat (2) jo. PP 45/1990).
  • Prajurit TNI: Pasal 3 Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 menempatkan asas satu istri/suami sebagai prinsip, sehingga pintu poligami praktis tertutup.
  • Pegawai negeri pada Polri: Pasal 4 Perpol No. 6 Tahun 2018 menegaskan hal sama, dan anggota Polri wanita serta PNS Polri wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya.

Pengalaman saya: Seorang bapak pernah datang membawa "surat persetujuan istri" buatan sendiri bermeterai, tanpa permohonan ke pengadilan. Dia marah ketika saya jelaskan KUA tidak bisa mencatat. Enam bulan kemudian dia kembali membawa penetapan izin Pengadilan Agama, istrinya sendiri yang mendampingi di sidang. Katanya, "Proses itu ternyata bukan menghalangi, Pak. Menyelamatkan."

FAQ

1. Apakah nikah siri istri kedua bisa dicatat kemudian? Tidak. Perkawinan dengan istri kedua tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 56 ayat (3)), dan pegawai pencatat dilarang mencatatnya sebelum izin ada (PP 9/1975 Pasal 44).

2. Kalau penetapan sudah ada, apakah KUA masih bisa menolak? Bisa, bila berkas tidak lengkap atau ada halangan nikah lain sesuai Pasal 8 Permenag 30/2024. Penetapan menghapus halangan poligami, bukan semua halangan.

3. Apakah persetujuan istri pertama saja sudah cukup tanpa ke pengadilan? Tidak. Persetujuan istri adalah syarat kumulatif untuk memperoleh izin pengadilan, bukan pengganti izin itu.

4. Berapa lama proses sidang izin poligami? Pemeriksaan hakim paling lambat 30 hari setelah permohonan lengkap diterima (PP 9/1975 Pasal 42 ayat (2)); totalnya umumnya satu sampai tiga bulan.

5. Apakah aturan ini berlaku juga untuk suami WNA? Ya, dengan penyesuaian sumber izin: dari pengadilan atau instansi berwenang negara asalnya, atau pengadilan di Indonesia bila negara asal tidak mengaturnya (Pasal 4 ayat (3) huruf c dan ayat (6)).

Kesimpulan

Poligami di Indonesia adalah pengecualian berlapis: asas monogami UU 1/1974 Pasal 3, syarat alternatif Pasal 4, syarat kumulatif Pasal 5, sidang PP 9/1975 Pasal 40-44, lalu pencatatan KUA dengan penetapan sebagai dokumen wajib. Bagi PNS, TNI, dan Polri, aturan dinas membuatnya semakin sempit bahkan tertutup. Tempuh jalan ini dari pintu depannya: pengadilan, bukan belakangnya. Susun berkas lewat cara daftar nikah online via SIMKAH setelah penetapan benar-benar di tangan.

Sumber

  • UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, 4, dan 5
  • PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 40-44
  • Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), Pasal 55-59
  • Permenag No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 4, 8, dan 52 — docs/regulasi/PERMENAG-30-2024.pdf
  • PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pasal 4, 10, 15
  • Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 Pasal 3; Perpol No. 6 Tahun 2018 Pasal 4
  • SE Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 — docs/regulasi/SE NIKAH DLM MASA IDAH (urais).pdf
Bagikan:
W

Ditulis oleh Widyawan Sigitmanto

Penghulu dan penulis simkah.web.id. Artikel disusun dari pengalaman verifikasi berkas di KUA serta merujuk Permenag No. 30/2024 dan Kepdirjen No. 888/2026.