Checklist Operator KUA: Pencatatan Perjanjian Perkawinan Sesuai Kepdirjen 888/2026

"Notaris saja tidak cukup, Pak? Katanya sah begitu?"

Pertanyaan ini datang dari pasangan yang sudah mengeluarkan uang untuk akta perjanjian perkawinan di notaris. Lalu mendengar, mungkin dari teman, bahwa ada langkah lagi di KUA.

Ada. Perjanjian perkawinan lahir di meja notaris, tapi baru bernilai penuh di hadapan pencatat nikah. Operator KUA adalah pintu terakhirnya, dan sering juga yang paling awal ditanya.

Standar Pelayanan 10 Kepdirjen 888/2026 mencakup tiga mode sekaligus: pencatatan, perubahan, dan pencabutan.

Versi catinnya, empat skenario pencatatan dan template surat gratis, ada di artikel perjanjian perkawinan. Di sini fokusnya meja verifikasi.

Identitas Layanan

Komponen	Isi
Nomor standar	10 — Pencatatan/Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan
Dasar hukum utama	UU 1/1974 Pasal 29; Kepdirjen 888/2026 Standar 10; SE Dirjen Bimas B.2674/2017
Jangka waktu	120 menit
Biaya	Gratis
Produk pelayanan	Bukti pencatatan perjanjian, perubahan, atau pencabutan pada Kutipan Akta/Buku Nikah

Checklist Persyaratan (8 Item)

• Salinan akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan notaris. Untuk pencatatan awal.
• Salinan akta perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dari notaris. Untuk mode perubahan dan pencabutan.
• Fotokopi akta perjanjian, atau perubahan/pencabutannya, yang dilegalisir notaris.
• Fotokopi KTP-el calon suami dan calon istri, masing-masing 1 lembar.
• Fotokopi KK suami dan istri — jika perjanjian dibuat dalam masa pernikahan, masing-masing 1 lembar.
• Fotokopi KTP-el suami dan istri — jika dalam masa pernikahan, masing-masing 1 lembar.
• Kutipan akta nikah atau bukti perkawinan suami-istri di luar negeri — untuk pencatatan perjanjian yang dibuat selama ikatan perkawinan, atau ketika perkawinan dicatatkan di luar negeri.
• Surat kuasa asli bermeterai Rp10.000 plus fotokopi KTP-el pemberi dan penerima kuasa (apabila dikuasakan).

Perhatikan strukturnya. Syarat inti berlaku untuk pasangan pra-nikah. Item KK dan KTP tambahan mengikuti kondisi dalam masa pernikahan. Item ketujuh menutup kasus perkawinan yang dicatat di luar negeri.

Alur Layanan (6 Langkah SOP)

1. Pengguna layanan datang ke KUA.
2. Suami, istri, atau penerima kuasa mengajukan permohonan secara tertulis dan menyerahkan dokumen.
3. Menunggu proses verifikasi.
4. Dokumen kurang? Wajib melengkapi.
5. Data yang lengkap diproses ke dalam aplikasi SIMKAH.
6. Menerima bukti pencatatan perjanjian, perubahan, atau pencabutan pada Kutipan Akta/Buku Nikah.

Red Flags di Meja Verifikasi

Akta notaris tanpa dilegalisir. Salinan fotokopi polos tidak cukup. Naskah eksplisit meminta fotokopi yang dilegalisir notaris.

Mengira notaris saja cukup. Perjanjian yang tidak dicatat pada pencatat nikah tidak mengikat pihak ketiga. Jelaskan bahwa ke KUA adalah langkah penutup, bukan opsional.

Perjanjian pasca-nikah tanpa bukti perkawinan yang sesuai. Untuk perjanjian dalam masa pernikahan atau perkawinan yang dicatat di LN, kutipan akta atau bukti perkawinan wajib. Bukan sekadar akta notaris.

Mode salah tulis di permohonan. Pencatatan, perubahan, dan pencabutan adalah tiga produk berbeda pada tabel yang sama. Pastikan permohonan tertulis menyebut mode yang benar sejak awal.

Ekspektasi produk keliru. Produknya bukan sertifikat baru, melainkan catatan pada Kutipan Akta/Buku Nikah. Sampaikan sejak awal, supaya pemohon membawa buku asli.

Pertanyaan umum

Kapan perjanjian perkawinan boleh dibuat?

Sebelum akad maupun selama perkawinan berlangsung. Keduanya bisa dicatat di KUA. Yang beda syarat dokumennya: pasangan dalam masa pernikahan menambahkan KK, KTP, dan bukti perkawinan.

Produk resminya apa?

Bukti pencatatan, perubahan, atau pencabutan pada Kutipan Akta/Buku Nikah. Data juga diproses ke SIMKAH.

Waktu dan biayanya?

Standar 120 menit, gratis. Lebih lama dari layanan administratif lain karena melibatkan pemeriksaan akta notaris dan mode permohonannya.

Bisa dikuasakan?

Bisa. Surat kuasa asli bermeterai Rp10.000 dan fotokopi KTP-el kedua pihak.

Intinya

Standar 10 menutup lingkaran perjanjian perkawinan: dari akta notaris menjadi catatan resmi pada buku nikah dan SIMKAH. Gratis, 120 menit. Kuncinya tiga. Akta harus dilegalisir notaris. Mode permohonan harus jelas tertulis. Dan pemohon harus membawa buku asli, karena produknya berupa catatan pada buku itu. Tanpa langkah ke KUA, prenup belum selesai.

Sumber

• Kepdirjen Bimas Islam No. 888 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan KUA, Standar Pelayanan 10 Pencatatan/Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan — docs/regulasi/KEPDIRJEN 888 TH 2026 SP KUA.pdf
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29
• SE Dirjen Bimas Islam B.2674/2017 — docs/regulasi/SE-BIMAS-2674-2017.pdf